Lubuk Ladung – Pemerintah Desa (Pemdes) Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, menggelar Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2027, Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di balai desa tersebut dihadiri oleh Camat Kedurang Ilir, Gatmir Gunawan, S.KM, Kapolsek Kedurang Ilir Ipda Erlan Piktori, S.IP, Babinsa Teddy Hendriadi, Kepala Desa Lubuk Ladung Natin, S.Pd, Ketua BPD Into beserta anggota, pendamping desa, perawat desa, kader, serta masyarakat Desa Lubuk Ladung.
Musyawarah dipimpin langsung oleh Ketua BPD Into. Dalam sambutannya, Ketua BPD menyampaikan bahwa musyawarah desa merupakan forum penting untuk menghimpun dan menyepakati usulan pembangunan desa yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Ladung Natin, S.Pd menyampaikan bahwa penyusunan dan penetapan RKPDes harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Melalui musyawarah ini, diharapkan program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Camat Kedurang Ilir Gatmir Gunawan, S.KM dalam arahannya mengajak seluruh peserta musyawarah untuk aktif memberikan masukan dan usulan yang bersifat prioritas serta bermanfaat bagi kemajuan desa. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Hasil musyawarah selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen RKPDes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Lubuk Ladung Tahun Anggaran 2027.
Musyawarah berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda kesepakatan bersama terhadap hasil pembahasan dan penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan berita acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDes Desa Lubuk Ladung Tahun Anggaran 2027 yang dihadiri unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan, BPD, perangkat desa, dan masyarakat. (z)
